(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Adek Rezki Gozali, S.H.

Perekonomian di Indonesia pada era perdagangan global saat ini, sangat mengutamakan kreatifitas dan kemudahan informasi. Sehingga perkembangan perekonomian dalam sektor perdagangan maupun jasa dapat tumbuh dengan pesat dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak sekali pengusaha atau pelaku usaha mengenalkan merek daganganya untuk menunjang strategi marketing produknya, sehingga konsumen mudah mengenali kualitas dari jenis barang yang dijual oleh pengusaha pemilik merek tersebut. Tanpa adanya merek pada sebuah produk, hal ini membuat konsumen menjadi bingung dalam menentukan kualitas dan tidak ada daya tarik atas produk yang dijual.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan, yang dimaksud dengan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka  5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Terkait merek sebagai salah satu penunjang penjualan suatu produk, sering menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar pengusaha. Dimana banyak sekali sengketa merek yang timbul antara Pengusaha dengan Pengusaha, atau antara Pengusaha dengan pembuat kebijakan yakni Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang penyelesaiannya berujung ke pengadilan. Salah satu contoh kasusnya adalah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terhadap Surat Keputusan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-KI.06.07-11 tanggal 06 Oktober 2020 perihal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri.

Terkait contoh kasus diatas, penulis berpendapat bahwa alasan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penghapusan Merek, terhadap  merek: I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr + Lukisan, dengan Nomor Pendaftaran IDM000643531 pada kelas 43 atas nama PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah adanya merek identik atau serupa dalam perdagangannya yang terdaftar lebih dari satu pihak, sehingga hal ini dapat menimbulkan kebingungan pada konsumen, terkait asal suatu produk yang dihasilkan. Alasan tersebut tidak dapat digunakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menghapuskan merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, karena merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono tersebut telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tertuang pada Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2020 jo. Putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang memutuskan bahwa Penggugat (PT. Ayam Geprek Benny Sujono) adalah pemilik dan pemakai yang sah atas Merek I am Geprek Bensu Sedep Beneerrr + Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM000643531 pada kelas 43 atas nama PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Sehingga terkait permasalahan dan berdasarkan fakta hukum pada putusan tersebut, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berhak mengajukan penghapusan merek terdaftar kepada Menteri adalah pemilik merek tersebut dan berdasarkan sengketa aquo tidak memenuhi kriteria penghapusan oleh prakarsa menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Alasan lain dikeluarkannya keputusan objek sengketa tersebut, karena adanya Permohonan dari Ruben Samuel Onsu (pihak ketiga) yang meminta kepada Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk berkenan menghapus seluruh merek yang memakai nama Bensu dan/atau tanpa logo atau hanya logo. Hal ini tidak dibenarkan karena keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai syarat pihak ketiga mengajukan permohonan penghapusan merek terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Sehingga pihak ketiga tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan pengahpusan merek terdaftar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut Tabel Syarat Penghapusan Merek Terdaftar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Penulis, semestinya Pemerintah dalam mengeluarkan atau mengambil keputusan harus mempertimbangkan dengan baik, dan keputusan yang diambil tersebut haruslah berlandaskan keadilan dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain atas keputusan atau kebijakan tersebut. Terlebihnya selain itu, Pemerintah harus melindungi karya intelektual seseorang, mengingat hal tersebut memegang peranan penting pada suatu kegiatan ekonomi, sehingga terciptanya iklim usaha yang sehat.