(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Fica Candra Isnani, S.H.

Ketertarikan masyarakat di bidang usaha rupanya telah memicu perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan munculnya berbagai jenis usaha baik berupa barang maupun jasa yang mulai ditawarkan kepada konsumen maka, tidak diherankan saat ini daya saing dunia usaha menjadi relatif tinggi. Alasan demikian yang mendorong pengusaha untuk memikirkan bagaimana cara agar bisa memperkenalkan produk atau jasa usaha yang mereka sediakan kepada konsumen terutama bagi pengusaha baru atau pengusaha kecil.

Penyelesaian mendasar dari masalah tersebut tentu dengan memberikan unsur identitas terlebih dahulu pada jenis usaha dengan penggunaan sebuah merek. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Penggunaan merek diangap penting dalam pelaksanaan usaha maupun bisnis karena berperan sebagai identitas usaha yang nantinya akan memudahkan konsumen untuk mengenali usaha tersebut yang akhirnya menjadi unsur pembeda. Pengusaha yang telah mendaftarkan merek usahanya ke Direktoral Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) otomatis akan mendapatkan perlindugan hukum dari Negara atas penggunaan hak merek yang dimilikinya, sehingga apabila tejadi pelanggaran merek pemilik dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut haknya. Kategori jenis pelanggaran merek yakni sebagai berikut; 1) pelanggaran merek karena kemiripan yang menimbulkan kekeliruan 2) pelanggaran merek karena pertambahan keuntungan yang tidak dibenarkan atau mempengaruhi keistimewaan atau reputasi dari merek 3) pelanggaran merek karena penjualan merek (Insan Budi Maulana, 2018;60). Jika salah satu point tersebut dirasakan oleh pemilik merek dalam arti bahwa telah terjadi pelanggaran merek terhadap merek usahanya maka, pemilik dapat melayangkan gugatan melalui Pengadilan Niaga.  

Gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek masih sering terjadi dalam dunia usaha dan bisnis terutama pelanggaran merek atas merek dagang terkenal namun, yang menjadi permasalahan yakni terkait penetapan besaran nilai kerugian yang dijatuhkan kepada pelanggar (tergugat). Hal tersebut dikarenakan kerugian ekonomis yang dirasakan pemilik merek (penggugat) atas pelanggaran merek cukup sulit untuk di kalkulasikan dalam jumlah atau nilai yang pasti, sedangkan dasar pedoman yang menjadi acuan terkait perhitungan ganti rugi yang diajukan pihak penggugat (pemilik merek) untuk saat ini masih belum diatur dalam UU Merek.

Pedoman tersebut memiliki peran penting, bukan terkait untuk melindungi pihak pelanggar (tergugat) melainkan untuk memastikan bahwa hasil putusan sengketa merek tetap pada unsur adil dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Apabila nilai ganti kerugian yang di ajukan tidak sesuai baik pihak penggugat maupun tergugat justru keduanya akan memperoleh risiko kerugian. Pengajuan nominal ganti rugi yang diajukan pemohon melalui kuasa hukum dapat dimungkinkan dilakukan tanpa perhitungan yang tepat, yang mana akan cenderung dilebih-lebihkan yang memberatkan pihak tergugat terutama yang bergerak di bidang usaha kecil. Kemungkinan lainnya pemohon juga memiliki risiko kerugian karena mengajukan nominal ganti rugi yang ternyata kurang dari yang seharusnya diperoleh, namun risiko tersebut memang lebih kecil.

Berdasarkan dua kemungkinan yang telah disebutkan menimbulkan pertanyaan dari mana atau atas apa dasar kalkulasi perhitungan oleh pihak pemohon atau kuasa hukum pemohon dalam melakukan kalkulasi kerugian, apakah diambil dari sejak penggunaan merek digunakan oleh tergugat atau perkiraan penghasilan dari penjualan barang atau jasa yang seharusnya diperoleh dari penggunaan merek aslinya atau justru keduannya. Hal tersebut belum diatur secara pasti yang menimbulkan kerancuan dalam menghadapi kasus ganti rugi pelanggaran merek, sehingga tidak ada acuan jelas bagi setiap pemohon, pihak kuasa hukum yang melayangkan gugatan ganti rugi sekaligus pihak tergugat yang juga memiliki hak untuk mengetahui dasar sekaligus rincian nominal gugatan.

Aturan mengenai penetapan jumlah atau nominal kerugian pada pelanggaran merek memang sulit apabila di tetapkan dalam sanksi pembayaran khususnya berupa minimal atau maksimal karena berkaitan dengan keuntungan atau laba usaha yang cenderung tinggi, namun ada kalanya terdapat aturan yang mengatur mengenai dasar daripada penjatuhan besaran ganti rugi dalam sengketa yang terjadi. Sebagai contoh, adalah tolak ukur ganti rugi dalam sengketa lingkungan hidup yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri tersebut, dapat menjadi pedoman bagi Pemerinrah dalam menyusun kebijakan terkait tolak ukur ganti rugi atas pelanggaran merek.

Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya aturan terkait dasar bagi pihak penggugat dan tergugat dalam melakukan perhitungan ganti rugi seperti perhitungan kerugian yang diambil dari waktu penggunaan merek yang melanggar atau melihat dari prospek data penurunan hasil penjualan antara merek asli dengan yang palsu untuk menetukan besarnya kerugian pemohon. Selain itu, akan membantu Hakim dalam mengambil keputusan atas sengketa ganti rugi atas pelanggaran merek yang terjadi.