PUBLIKASI
Sengketa Tarif Preferensi ACFTA Terhadap Pengisian Identitas Manufaktur
Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H. Sengketa pajak khususnya bea masuk terkait tidak diakuinya tarif preferensi dapat disebabkan salah satunya yaitu tidak diakuinya Surat Keterangan Asal
Bolehkah WNI Memiliki Hak Milik Atas Tanah Setelah Menikah Dengan WNA?
Author: Novita Indah Sari, S.H. Hak milik dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa
Apakah Pelaku Utama Kasus Pembunuhan Berencana Dapat Menjadi Justice Collaborator?
Author: Brillian Feza Eryan Prasetya, S.H. Mencuatnya kasus pembunuhan seorang Brigadir Polri (Brigadir J) yang melibatkan peran seorang Jendral Polisi Bintang Dua (FS) serta beberapa
Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Jiwa Menurut KUH Perdata
Author: Nur Laila Agustin, S.H. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada keluarga dari pihak nasabah yang meninggal
Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan Direksi
Author: Amarullahi Ajebi, S.H. Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan Terbatas memerlukan direksi sebagai salah satu
Pewaris dan Ahli Waris Beda Agama, Bagaimana Pembagian Warisannya?
Author: Novita Indah Sari, S.H. Pewaris merupakan orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris, sedangkan ahli waris merupakan orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pilkada
Author: Brillian Feza Eryan Prasetya, S.H. Indonesia sebagai suatu negara hukum yang sekaligus menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, memiliki beberapa mekanisme yang secara konstitusional
Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Author: Ihda Aulia Rahmah, S.H. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), mendefinisikan kepailitan
Apakah Direktur BUMN Dapat Dipidana Atas Keputusan Yang Merugikan Perusahaan?
Author: Amarullahi Ajebi, S.H. Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN (State Owned Enterprises) menjadi pelaku perekonomian nasional mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian untuk
Keputusan Fiktif Positif Sebagai Objek Sengketa di PTUN Pasca Berlakunya PERPPU Cipta Kerja
Author: Novita Indah Sari, S.H. Keputusan fiktif positif pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), keputusan ini menggantikan keputusan