(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Adek Rezki Gozali, S.H.

Saat ini Indonesia sedang memusatkan perhatiannya pada perkembangan ekonomi dan pembagunan nasional, salah satunya adalah mengeliatnya pembangunan permukiman dan perkantoran di hampir seluruh daerah di Indonesia. Untuk meningkatkan perekonomian dan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka pemerintah harus mengakomodasi dalam menyiapkan lahan serta kemudahan dalam memperoleh lahan bagi pelaku ekonomi yakni pengusaha dan investor. Tanah menjadi salah satu komoditi investasi yang diminati oleh pelaku ekonomi. Dengan tanah sebagai komoditi investasi, hal ini membuat banyak sengketa tanah yang terjadi di masyarkat, antara lain sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah, pelaku usaha dengan pemerintah, atau masyarakat dengan pelaku usaha. Agar perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional berjalan dengan baik, maka penyelesaian sengketa tanah haruslah berlandaskan keadilan.

Hak Pengelolaan (HPL) adalah tanah negara yang pemilik haknya adalah negara dan pelaksanaanya  diberikan oleh negara kepada pemegang HPL yakni instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMN/D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Untuk mendorong para pelaku ekonomi dan investor untuk menanamkan modal usahanya, maka pemerintah harus membuat peraturan yang melindungi hak pengusaha, yakni terkait kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Tidak sedikit keluhan yang timbul akibat tidak adanya kepastian hukum terkait waktu perpanjangan SHGB tersebut, yang mana pemilik Hak Pengelolaan (HPL) menolak permohonan perpanjangan SHGB, salah satu contoh kasus adalah adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 593/2543/436.7.11/2018, tanggal 03 April 2018, perihal Jawaban dan Peringatan III, ditujukan kepada PT. Maspion, didalam Putusan PTUN Nomor 79/G/2018/PTUN.Sby.

Bahwa pada Putusan PTUN tersebut, Majelis Hakim telah menolak gugatan untuk seluruhnya yang diajukan oleh PT. Maspion. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat alas hak Penggugat yaitu HGB No. 612/Kelurahan Embong Kaliasin tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 15 Januari 2016 dan tidak diperpanjang, maka Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bidang tanah di jalan Pemuda nomor 17 Surabaya, sehingga Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Menurut hemat penulis, berkaca dari sengketa tersebut perpanjangan atas HGB sangat penting dilakukan, namun kepastian hukum terkait perpanjangan HGB tersebut sampai saat ini masih menjadi pokok permasalahan yang membutuhkan suatu solusi berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur. Oleh karena itu, agar penggunaan HGB tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari timbulnya sengketa maka harus terdapat dasar hukum dan pedoman serta persyaratan yang jelas terkait perpanjangan atas HGB tersebut. Sebaliknya jika pemilik HGB telah memenuhi segala persyaratan untuk memperpanjang HGB nya, maka pemilik HPL tidak dapat semena-mena memutus secara sepihak tanpa memikirkan keberlangsungan nasib usaha pemilik HGB.