(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Fica Candra Isnani, S.H. & Adek Rezki Gozali, S.H.

Pada situasi pandemi saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa menyebarnya virus Covid-19 secara nyata berdampak besar terhadap kegiatan ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Tingkat pendapatan pelaku usaha yang menurun berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi saat ini. Begitupula terkait pinjaman kredit khususnya di lembaga perbankan yang memiliki risiko lebih besar dalam menghadapi kredit macet pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang dapat dikatakan sebagai kondisi force majeure atau kondisi memaksa yang terjadi diluar kehendak manusia (uncontrollable). Dalam kegiatan perjanjian kredit, klausul force majeure dapat menjadi solusi bagi para debitur dalam menyelsaikan sengketa yang terjadi.

Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 telah terselenggarakan webinar Taktik Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dalam Sektor Perbankan Masa Covid 19 dengan narasumber Yoseph Khricna Wirayudha (Wirayudha Law Office) dengan di moderatori oleh Doni Budiono (PDB Law Firm) yang diadakan oleh PT. Smart Wikan Profesional.

Pada webinar tersebut, Yoseph Khricna Wirayudha dalam materi presentasinya menjelaskan tentang penyelesaian tagihan atas kredit macet yakni bagaimana mencari sebuah formula atau skema yang menghasilkan win – win solution baik bagi kreditur ataupun debitur, beberapa solusinya adalah sebagai berikut:

1.Reschedulling/ Reconditioning/ Restructuring (R3)

Prinsipnya adalah hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan hingga lunas samapai kapanpun. Apa batasannya, hal ini tergantung dari sikap para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga utang dapat dikatakan lunas. Restrukturisasi tagihan adalah salah satu solusi yang diberikan kreditur kepada debitur untuk menyehatkan usaha debitur agar dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:

a.Keringanan suku bunga tagihan;

b.Pengurangan tunggakan bunga tagihan;

c.Perpanjangan jangka waktu tagihan;

d.Penambahan fasilitas tagihan;

e.Perubahan syarat – syarat tagihan (jadwal angsuran grace period, bentuk/ sifat tagihan).

2.Perjanjian Penyelesaian Utang Kewajiban (PPUK)

Prinsipnya adalah pada situasi tunggakan kewajiban debitur berupa tunggakan bunga dan/atau tunggakan kewajiban lain di luar kewajiban pokok, baik on balance sheet maupun off balance sheet (extracomptable) dalam suatu akta perjanjian penyelesaian utang kewajiban dengan penyelesaian tunggakan kewajiban sebagai angsuran. Terkait hal ini, harus dibedakan antara perjanjian penyelesaian utang kewajiban dengan perjanjian perdamaian, karena perlakuannya secara hukum maupun perlakuan keuangannya berbeda. Apabila perjanjian perdamaian umumnya telah terjadi sengketa terlebih dahulu yang telah berada pada lingkup litigasi atau dikenal dengan acta van dading, sedangkan perjanjian penyeselesaian utang kewajiban umumnya berada pada lingkup non litigasi atau dikenal dengan perjanjian restrukturisasi.

3.Penyertaan Sementara Kreditur

Prinsipnya adalah pengubahan/ konversi fasilitas/ tagihan menjadi penyertaan modal yang bersifat sementara pada perusahaan debitur yang dilakukan dalam rangka penyelamatan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.Pengelolaan aset

Prinsipnya adalah pengelolaan (pengoperasian/pengawasan) aset (fisik/dokumen pemilikan) baik yang dijaminkan maupun yang tidak dijaminkan serta jaminan tagihan dari pihak ketiga, tidak termasuk aset yang dijaminkan kepada kreditur lain, kecuali merupakan bagian kecil dari aset yang dijaminkan kepada kreditur, khususnya apabila kondisi pailit. Mengenai harta pailit bahwa berdasarkan Undang–Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa harta pailit adalah harta dan atas nama debitur pailit dan/atau penjamin yang dapat berbentuk perorangan atau badan hukum yakni Perseroan Terbatas.

5.Penjualan Aset

Prinsipnya adalah penjualan aset debitur dan/atau barang jaminan tagihan yang dilakukan secara sukarela (voluntarily selling) dalam rangka penyelamatan atau penyelesaian tagihan.

6.Debt to Asset Swap (DAS)/Asset Settlement

Prinsipnya adalah pengkonversian seluruh/sebagian tagihan dengan pembayaran berupa harta milik dan atas nama debitur dan/atau pemilik harta disertai opsi membeli kembali (buy back option), yaitu bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati, debitur dan/atau pemilik harta berhak atau dapat membeli kembali aset tersebut atau sebaliknya, kreditur berhak dan dapat menjual aset tersebut kepada pihak lain dengan kondisi atau syarat–syarat yang telah disepakati oleh para pihak.

7.Debt to Convertible Bond Swap

Prinsipnya adalah pengkonversian kewajiban debitur dengan obligasi yang diterbitkan oleh debitur yang memberikan opsi kepada kreditur untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan saham perusahaan debitur atau melakukan tindakan lain atas obligasi konversi tersebut dengan kondisi atau syarat – syarat yang disepakati oleh para pihak.

Keberhasilan penyelesaian kredit macet sebenarnya terletak pada keinginan para pihak baik debitur maupun kreditur yang sama-sama memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kredit macet. Pengajuan restrukturisasi merupakan salah satu hak debitur yang dapat diajukan apabila memang pada kenyataanya debitor mengalami kesulitan dalam membayar pokok kewajiban kredit. Pada kondisi ini masing-masing pihak dituntut harus bertindak kooperatif terutama debitur dalam mengajukan permohonan penyelamatan utang apabila mengalami kondisi sulit seperti pandemi. Pengajuan tersebut dapat langsung diajukan kepada bank secara tertulis agar pihak bank juga mengetahui kondisi debitor melalu pengajuan tersebut.