(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Adek Rezki Gozali, S.H.

Indonesia sebagai negara berkembang pada era perdagangan global saat ini perlu meningkatkan daya saing dengan mengutamakan kreatifitas dan kemudahan informasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam sektor perdagangan barang dan jasa, dapat meningkat  dengan pesat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satu daya saing tersebut yakni memanfaatkan merek. Merek yang digunakan sebagai salah satu penunjang strategi marketing sebuah produk, sangatlah membantu pengusaha dan pelaku usaha dalam mengenalkan produk yang ditawarkan. Keuntungan menggunakan merek dalam sebuah produk adalah untuk mempermudah konsumen mengenali kualitas suatu produk, dan membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut.

Pemilik merek memiliki hak ekslusif atas merek yang dimilikinya yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin (lisensi) kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek sebagai salah satu penunjang nilai jual suatu produk sering menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha, sehingga sering timbul sengketa merek yang penyelesaiannya berujung ke Pengadilan Niaga. Perihal sengketa merek yang sering disengketakan di Pengadilan Niaga, salah satunya adalah Pembatalan Merek.

Tata cara dan syarat pembatalan merek telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada dasarnya, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis yang ketentuan Pasal 20 tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

Pasal 108 UU Cipta Kerja:

Merek tidak dapat didaftar jika:

a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. tidak memiliki daya pembeda;

f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau

g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis:

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek tersebut. Akan tetapi, gugatan pembatalan merek tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas pembatalan merek hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang mana tidak mengenal upaya banding seperti pada proses peradilan pada umumnya.