(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau atas pelaksanaan putusan hukum yang memerintahkan pengosongan benda tetap (tidak bergerak), sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.

Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang semula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah agar dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yaitu menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum secara perdata, yaitu (Sudikno Mertokusumo, 1993: 200).

Baca juga: Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Secara Online

  1. Eksekusi membayar sejumlah uang yang diatur dalam Pasal 196 HIR

Yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Hal ini kebalikannya dari eksekusi riil di mana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Eksekusi hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

  1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR

Jika seseorang di hukum untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim dapat meminta kepada ketua pengadilan negeri, baik secara lisan maupun tulisan meminta agar kepentingan yang menjadi haknya supaya segera dipenuhi oleh pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim tersebut.

  1. Eksekusi riil yang diatur dalam Pasal 1033 Rv

Eksekusi riil yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Misalnya meyerahkan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

Selain itu, dalam praktik peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu :

  1. Eksekusi riil atau nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ayat 11 HIR dan Pasal 218 ayat 2 Rbg dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu.
  2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau eksekutorial verkoop sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 Rbg, eksekusi yang terakhir dilakukan dalam pembagian harta bila pembagian ini tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembagian dalam sengketa warisan atau harta bersama. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang dieksekusi adalah suatu yang bernilai uang.

Berikut ini adalah mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi riil sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri:

1)      Pemohon mengajukan permohonan eksekusi.

2)      Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi kepada pemohon.

3)      Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon.

4)      Terhadap permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

5)      Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM.

6)      Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Aanmaning dan memerintahkan Panitera / Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat.

7.a)    Pelaksanaan Aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi.

7.b)   Atas perintah Ketua Pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi.

8).     Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan.

9.a).   Dalam pelaksanaan putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning, pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan dan Berita Acara Serah Terima.

9.b).  Dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering (pencocokan antara suatu objek sengketa dengan putusan/penetapan/perintah pengadilan yang memuat hal-hal mengenai objek tersebut).

10).   Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan.

Baca juga: Perbedaan Legalisasi, Waarmerking dan Legalisir Akta di Notaris

Sedangkan, terkait tata cara eksekusi riil dapat diringkas sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2005: 40-43).

  1. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat ini merupakan prinsip umum dalam menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dan dalam putusan provisi.
  2. Pihak yang kalah tidak mau mentaati dan mematuhi putusan secara sukarela. Eksekusi sebagai tindakan pemenuhan putusan pengadilan baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.
  3. Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan. Sebelum eksekusi secara fisik dilaksanakan maka sebelumnya harus ada peringatan agar pihak yang kalah melaksanakan pemenuhan terhadap kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengadilan yaitu dalam jangka waktu 8 (delapan) hari. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan pemenuhan tersebut secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan
  4. Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi. Apabila dalam jangka waktu peringatan pihak yang kalah tidak melaksanakan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melaksankan eksekusi pengosongan atau pembongkaran.
  5. Panitera atau juru sita melaksanakan perintah eksekusi riil. Setelah Panitera atau Juru Sita ditunjuk untuk melaksanakan perintah eksekusi, maka ia memberitahukan pada pihak yang kalah dan pada hari yang telah ditentukan Panitera atau Juru Sita, para pihak yang bersangkutan beserta Ketua Pengadilan Negeri langsung ke lapangan menjalankan eksekusi secara fisik.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (5) HIR, panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya, dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan. Tidak hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan/fotokopi berita acara eksekusi tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksekusi riil hanya dapat diajukan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan yaitu untuk melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

Tag: Berita , Artikel , Advokat