(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Fica Candra Isnani S.H.

Pernikahan atau perkawinan yang sah merupakan hubungan yang sakral/suci antara laki-laki dengan perempuan agar dapat melangsungkan hidup bersama menjadi satu keluarga. Perkawinan dapat dikatakan sebagai sebuah fase kehidupan baru bagi seseorang karena tidak hanya menyangkut ikatan antara keduanya melainkan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu sebagai seorang suami dan juga istri. Hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak baik suami maupun istri dapat menimbulkan problematika dalam rumah tangga yang sering kali berujung pada perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian jelas akan membawa para pihak pada permasalahan baru yakni pembagian harta gono-gini. Harta gono-gini atau harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami dan istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung (Rochaeti, 2013: 651). Secara singkatnya, harta gono-gini merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan dibagikan kepada para pihak (suami dan istri) sebagai akibat dari putusnya perkawinan yaitu cerai.

Pengaturan harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa harta dalam perkawinan dibagi menjadi 2 jenis yaitu harta bersama dan harta bawaan. Namun istilah harta bersama tidak mengikat dalam perkawinan apabila antara suami dan istri telah membuat perjanjian pra nikah sebelum perkawinan atau sesudah berlangsungnya perkawinan.

Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh pihak suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka (Prawirohamidjojo, 1986: 57). Konsep perlindungan pada perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan terletak pada objek harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan, sehingga apabila terjadi perceraian maka tidak terjadi sengketa pembagian harta bersama. Lalu apakah dapat suatu harta benda yang di peroleh bersama sebelum perkawinan sah di cantumkan pemisahannya dalam perjanjian pra nikah?

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 Ayat 1 dan Pasal 35 Ayat 2 bahwa harta dalam perkawinan terdapat 2 (dua) jenis yaitu harta bawaan dan harta bersama. Terhadap suatu harta benda yang diperoleh bersama sebelum terjadinya perkawinan, maka tetap termasuk pada jenis harta bawaan meskipun dalam pelunasan atau pembayarannya terdapat kontribusi dari salah satu pihak calon pasangan. Pada kondisi demikian maka, harta benda tersebut tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian pra nikah atas pemisahannya karena secara hukum berdasarkan hak alas kebendaan, benda tersebut sudah tercantum atas nama salah satu pihak terutama dalam hal objeknya adalah properti yang diperoleh pada saat sebelum adanya perkawinan. Khususnya dalam kepemilikan properti di Indonesia apabila terdapat salah satu pihak suami/istri merupakan Warga Negara Asing (WNA) maka WNA tersebut tidak dapat memiliki hak kepemilikan atas namanya, hal ini berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Kesimpulannya, apabila terjadi perolehan harta benda bersama sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, maka untuk melindungi kepentingan para pihak dapat melakukan perjanjian tersendiri terkait pembagian atas harta benda yang dihasilkan bersama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila menyangkut pemisahan harta yang diperoleh pada masa perkawinan maka dapat di cantumkan dalam klausul perjanjian pra nikah untuk menjamin kepentingan dari para pihak.