(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Perjanjian Perkawinan atau disebut juga Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang mengatur mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Tujuan utama dengan dibuatnya suatu Perjanjian Perkawinan yaitu memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak bercampur hal tersebut menjadi penting dalam masalah keperdataan di Indonesia, terutama aspek hukum akibat perceraian. Banyak sekali sengketa perkawinan karena masalah percampuran harta. Oleh karena itu isu mengenai perjanjian pemisahan harta atau perjanjian pra nikah adalah menjadi sangat penting. Selain pemisahan harta, tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan antara lain:

  1. Apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya;
  2. Apabila terdapat hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing termasuk untuk melindungi harta kekayaan salah satu pihak jika salah satu pasangan dinyatakan pailit;
  3. Dalam hal suami  atau istri akan mengajukan fasilitas kredit tidak perlu meminta persetujuan pasangannya untuk menjaminkan harta kekayaannya;
  4. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga;
  5. Melindungi kepentingan pihak istri apabila pihak suami melakukan poligami;
  6. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Tetapi hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri yang masih awam mengenai perjanjian pisah harta setelah mereka melakukan perkawinan. Sehingga perjanjian kawin kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

Melalui putusan tersebut, pendaftaran/pengesahan/pencatatan Prenuptial Agreement tidak lagi dilakukan di Pengadilan Negeri tetapi dilakukan di Dukcapil setempat. Perjanjian pra nikah harus didaftarkan, supaya unsur publisitas dari perjanjian yang telah dibuat terpenuhi. Pendaftaran atau pencatatan Prenuptial Agreement dilakukan agar pihak ketiga (diluar pasangan suami istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan yang dibuat didalam perjanjian pisah harta yang dituangkan dalam akta pisah harta. Apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian pisah harta hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang ada didalam akta, atau pembuat akta perjanjian pisah harta, atau suami istri yang bersangkutan.

Berikut ini adalah syarat-syarat umum membuat Perjanjian Perkawinan :

  1. KTP calon suami istri, atau suami istri
  2. KK calon suami istri, atau suami istri
  3. Fotokopi akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
  4. Kutipan Akta Perkawinan
  5. Apabila pemohon adalah WNA maka lampirkan Paspor / kitas (untuk WNA)

Pendaftaran atau pencatatan perjanjian kawin bagi pasangan beragama Islam, dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Agama, adalah sebagai berikut:

  1. Pencatatan perjanjian pra nikah dilakukan sebelum, pada waktu perkawinan dan selama ikatan perkawinan disahkan oleh Notaris dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
  2. PPN mencatat perjanjian pra nikah di dalam buku nikah;
  3. Khusus perkawinan yang tercatat di negara lain, tetapi perjanjian pra nikah dibuat di Indonesia, maka berlaku ketentuan khusus

Sedangkan untuk pasangan beragama non muslim disahkan oleh Notaris dan dicatat di Kantor Catatan Sipil. Demikian penjelasan singkat kami terkait proses dan prosedur pembuatan Perjanjian Perkawinan, semoga dapat memberikan gambaran khususnya bagi calon pasangan atau suami istri yang ingin melakukan Perjanjian Perkawinan.