(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Fica Candra Isnani, S.H. & Adek Rezki Gozali, S.H.

Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 telah berlangsung acara webinar dengan topik “Merangkai Legal Opinion dan Legal Due Diligence” yang diselenggarakan oleh PT Smart Wikan Profesional dengan narasumber yang ahli dibidangnya yaitu Imran Nating (Imran Nating & Partners) dengan dipandu oleh Doni Budiono (PDB Law Firm) selaku moderator acara.

Sebelum masuk pada pokok materi, Imran Nating menjelaskan tentang profesi lawyer baik di bidang litigasi maupun non litigasi pada saat menangani sebuah kasus harus dimulai dari membuat legal opini, karena legal opini ini merupakan hal yang penting bagi praktisi seperti lawyer. Menurut Imran Nating, bila seorang lawyer menangani sebuah kasus tanpa didahului dengan membuat sebuah legal opini, hampir dapat dipastikan bahwa lawyer tersebut dapat “tersesat” dalam menangani satu perkara, karena legal opini ini tersebut yang akan menuntun lawyer dalam melaksanakan pekerjaannya.

Melalui kegiatan webinar tersebut, Imran Nating menyampaikan 2 (dua) topik pembahasan menarik yakni mengenai Legal Opinion (LO) dan Legal Due Diligence (LDD). Pertama, Imran Nating membahas mengenai materi tentang Legal Opinion. Imran Nating, menyampaikan bahwa Legal Opinion atau Legal Memorandum merupakan suatu langkah awal bagi para konsultan hukum dalam menyelesaikan suatu kasus. Keberadaan Legal Opinion sangat penting bagi para lawyer dalam meminimalisir adanya suatu kebingungan berpikir dalam menangani suatu kasus. Legal Opinion adalah suatu pendapat hukum yang dibuat oleh seorang profesi dibidang hukum untuk kepentingan klien berkenaan dengan suatu isu atau permasalahan hukum yang tengah dihadapi klien. Tujuan Legal Opinion yakni mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh klien terkait risiko terbesar dan terkecil atas tindakan yang akan diambil klien sehingga terdapat langkah untuk mengurangi risiko sejak awal.  

Legal Opinion dapat memberikan pandangan dari sudut hukum terhadap langkah atau akibat dari tindakan yang akan dilakukan, yang mana di didalamnya sudah tercantum informasi permasalahan klien yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembuatan Legal Opinion tidak semata mata hanya dapat dibuat atas dasar pandangan hukum namun juga dapat dibuat atas dasar informasi kelaziman atas tindakan dalam penyelesaian permasalahan klien apabila memang dalam nyatanya dasar hukum yang digunakan sudah maksimal atau tidak ada, namun tetap pada mendahulukan aturan hukum yang berkaitan.

Terdapat 3 (tiga) ruang lingkup dalam pembuatan Legal Opinion yakni dalam lingkup korporasi baik badan hukum maupun badan usaha, lingkup peristiwa pidana dan lingkup hukum privat. Ruang lingkup korporasi yakni dalam konteks hubungan kerja atau perdata atau tindakan hukum dalam suatu perusahan. Pada dunia usaha apabila terjadi suatu keraguan maka pihak tersebut dapat meminta bantuan pada lawyer untuk membuat suatu Legal Opinion dalam memutuskan suatu tindakan dan apa konsekuensinya. Ruang lingkup selanjutnya yakni hukum litigasi atau suatu peristiwa yang mengarah pada kasus pidana. Terakhir yakni ruang lingkup hukum privat yaitu mengarah pada hukum perorangan seperti lingkup waris, kepemilikan tanah dll.

Dalam pemaparannya, Imran Nating menjabarkan materi atau muatan isi dalam pembuatan Legal Opinion, pertama yakni fakta terkait kronologis kejadian, bagaimana posisi kasus yang sebenarnya. kedua yakni terkait isu/permasalahan dalam kronologi tersebut, ketiga dapat dibuat suatu analisa dengan mencocokan kejadian yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang ada, apakah telah sesuai atau tidak, kemudian adakah ketentuan yang telah dilanggar dan terkahir yakni kesimpulan dan rekomendasi atas masalah.

Mengenai format baku dalam pembuatan Legal Opinion hal tersebut belum diatur secara jelas, sehingga pembuatannya identik dengan versi masing-masing kantor hukum namun tetap pada menggunakan prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar tersebut yang harus dimuat dalam membuat suatu Legal Opinion antara lain:

  1. Pertama, yakni identitas pihak yang meminta pendapat;
  2. Kedua, dokumen yang menjadi dasar pembuatan Legal Opinion yang diberikan oleh pihak yang mengajukan. Dokumen dalam hal ini menjadi salah satu poin dasar yang penting pencantumannya dalam pembuatan Legal Opinion sehingga apabila terjadi suatu kesalahan maka pihak pembuat baik lawyer atau akademisi dapat menyampaikan bahwa pendapat yang telah diberikan sesuai dengan data dokumen yang diberikan. Sehingga dalam hal ini pihak pembuat Legal Opinion dapat meminta kepada klien untuk mencantumkan dokumen penting yang berhubungan dengan permasalahan yang ada sehingga memaksimalkan pembuatan Legal Opinion;
  3. Ketiga, yakni terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dalam pembuatan Legal Opinion, dalam hal ini harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien;
  4. Keempat, yakni poin pembatasan sebagai tujuan melindungi pihak lawyer sebagai pihak yang mengeluarkan Legal Opinion dan harus ditegaskan sehingga apabila terjadi hal diluar batasan yang disepakati maka pihak pembuat tidak bisa diminta pertanggungjawaban terhadap batasan tersebut;
  5. Kelima, yakni penjabaran kronologis atau fakta terkait permasalahan hukum dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami;
  6. Keenam, setelah memaparkan kronologis permasalahan kemudian dilanjutkan dengan penentuan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi klien dari adanya kronologi tersebut;
  7. Ketujuh, yakni analisa hukum yang dibuat oleh lawyer atau akademisi;
  8. Kedelapan, dapat ditambahkan dengan penjelasan dasar mengenai pengetahuan umum yang berkaitan dengan materi permasalahan dengan tujuan dapat mengedukasi dan memudahkan para pihak untuk mengerti keseluruhan maksud dari paparan Legal Opinion;
  9. Kesembilan, yakni kesimpulan dan saran. Pada poin kesimpulan membuat intisari dari penjabaran analisis hukum lalu dilanjutkan dengan pemberian saran. Terakhir yakni tanda tangan atau stempel oleh pembuat Legal Opinion.

Tips membuat Legal Opinion yakni pertama memahami instruksi atau keinginan dari klien. Kedua yakni melakukan reaserch atau penelusuran baik melalui perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat ahli dll untuk memperluas pengetahuan lawyer dalam mendukung pilihan penyelesaian yang tepat dalam pembuatan Legal Opinion. Ketiga yakni bahasa, dimana Legal Opinion harus dibuat dalam bahasa yang mudah dipahami dan dibuat secara terstruktur. Keempat yakni asumsi, kualifikasi dan yuridiksi mengenai pemberian batasan terhadap kesalahan pendapat yang diberikan secara profesional. Terakhir, yakni membaca kembali hasil Legal Opinion sebelum akhirnya diterima oleh klien untuk meminimalisir adanya kesalahan seperti tata bahasa atau penulisan yang salah.

 Pada sesi kedua, Imran Nating menjabarkan materi terkait Legal Due Diligence. Imran Nating, menyampaikan bahwa pada umumnya keberadaan LDD dapat dikatakan sebagai suatu  pemaparan kondisi yang sesungguhnya berdasarkan hasil uji tuntas pemeriksaan yang terkait dengan langkah corporate action yang akan dilakukan dan dipaparkan dengan apa adanya. LDD merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara saksama dari sudut pandang hukum yang dilakukan oleh lawyer atau profesional hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi untuk memperoleh informasi atau fakta bersifat material yang mampu menggambarkan suatu kondisi perusahaan atau objek transaksi. Pada umumnya LDD dilakukan dalam rangka Rencana Initial Public Offering (IPO) perusahaan, Penerbitan Surat Utang Perusahaan, Marger, Akuisisi perusahaan dll. Sehingga, dalam hal ini LDD keberadaanya lebih luas dibandingkan LO. Pembuatan LDD biasanya menjadi salah satu prasyarat dalam perjanjian jual beli perusahaan.

Tujuan LDD yakni untuk melakukan identifikasi risiko hukum, memperoleh informasi objektif, menentukan struktur transaksi, menentukan prasyarat pendahuluan transaksi, menetukan pernyataan dan jaminan serta menetukan negosiasi harga. Terkait hasilnya atau tujuannya yakni untuk mengurangi risiko dan menemukan fakta apa adanya, konsekuensi atas transaksi dan solusi/rekomendasi bagi penerima jasa/klien.