(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Antonius Gunawan Dharmadji, S.H.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 telah mengabulkan uji materi Penjelasan Pasal 70  Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka norma penjelasan Pasal 70 UU AAPS saat ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70 UU AAPS menyebutkan bahwa:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Adapun Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyatakan: “….Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyatakan permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS yang dalam Penjelasannya mempergunakan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Kata “diduga”, menurut Mahkamah, memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Perihal kata “diduga” dalam Pasal 70 UU AAPS bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori.

Sementara itu, frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan. Padahal, putusan pengadilan bersifat posteriori.

Dengan kata lain terdapat kontradiksi (berlawanan) anatara bunyi Pasal 70 UU AAPS dengan penjelasannya. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori, sedangkan dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Makhkamah Konstitusi beperndapat bahwa Pasal 70 AAPS sudah cukup jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan. Lebih lanjut, Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa adanya penjelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut memberatkan dan merugikan pihak pemohon, karena jelas batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU AAPS akan terlampaui. Sebab tidak mungkin suatu perkara pidana dapat diperiksa dan diputus dalam 30 hari. Hal inilah yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum karena memunculkan aturan hukum baru yang bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 70 UU AAPS itu sendiri.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, kini implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase yang harus lebih cermat dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, pelaksanaan putusan arbitrase harus dilandasi oleh iktikad baik dari para pihak untuk meminimalkan potensi pembatalan putusan arbitrase.

Sebagai wujud itikad baik para pihak untuk menjalankan pelaksanan putusan arbitrase, sebaiknya dibuat klausul atau perjanjian yang disepakati para pihak untuk “menggunakan” atau “tidak menggunakan” hak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini untuk menguatkan legitimasi putusan arbitrase untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak dan menghindari praktik pembatalan putusan arbitrase secara sepihak.