(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Adek Rezki Gozali, S. H.

Perkembangan perekonomian di era perdagangan global memberikan stimulus yang tinggi dibidang perdagangan internasional. Saat ini, banyak sekali kemudahan yang diperoleh pelaku usaha untuk menanamkan modal usahanya di negara–negara maju dan berkembang dengan didukung aturan hukum yang berlaku. Walaupun memperoleh kemudahan tersebut, terkadang masih saja ada kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, yakni masih banyaknya sengketa atau perselisihan perjanjian bisnis yang timbul diantara para pelaku usaha. Terkait sengketa atau perselisihan perjanjian bisnis diantara para pelaku usaha, maka perlu suatu wadah khusus yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara adil, cepat, sederhana, dan biaya terjangkau dengan tetap menjaga profesionalisme dan kepercayaan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah hadir lembaga alternatif untuk penyelesaian sengketa dagang internasional yang bersifat otonom dan independen yang dikenal dengan “Arbitrase”. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternati Penyelesaian Sengketa/UU AAPS).

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa (Pasal 1 angka 8 UU AAPS). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU AAPS).

Perlu diingat dari definisi arbitras, bahwa para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketanya melalui arbitrase harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Terkait para pihak yang bersengketa memilih lembaga arbitrase dari luar negeri salah satunya yaitu Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). HKIAC adalah lembaga dan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan hukum Hong Kong. HKIAC adalah salah satu organisasi penyelesaian sengketa terkemuka di dunia, yang mengkhususkan diri dalam arbitrase, mediasi, ajudikasi, dan penyelesaian sengketa nama domain. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa harus terdapat klausul arbitrase model HKIAC yang contoh klausulnya adalah sebagai berikut:

“Perselisihan apa pun, kontroversi, perbedaan atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak ini, termasuk keberadaan, keabsahan, penafsiran, kinerja, pelanggaran atau penghentiannya atau perselisihan apa pun mengenai kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) di bawah aturan Arbitrase yang diatur oleh HKIAC yang berlaku saat pemberitahuan arbitrase diserahkan yang mengatur tentang: klausul hukum arbitrase, kedudukan arbitrase, jumlah arbiter dan proses arbitrase.”

Apabila para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa melalui HKIAC akan tetapi perjanjian telah dibuat sebelum terjadi sengkata tersebut dan tidak ada klausul arbitrase yang mengatur, maka para pihak masih dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui HKIAC berdasarkan aturan yang diatur oleh HKIAC, dimana para pihak yang bersengketa harus membuat perjanjian baru yang berisi klausul sebagai berikut:

“Kami yang bertanda tangan setuju untuk merujuk pada arbitrase yang dikelola oleh Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) di bawah aturan arbitrase yang diatur oleh HKIAC terhadap setiap perselisihan, kontroversi, perbedaan atau klaim (termasuk setiap perselisihan mengenai kewajiban non-kontraktual) yang timbul dari atau berkaitan dengan: (Deskripsi singkat kontrak terkait kontroversi, perbedaan atau klaim yang telah timbul atau mungkin timbul).”

Sejak berdiri pada tahun 1985, HKIAC telah menangani lebih dari 11.000 sengketa. Selain di Hong Kong, HKIAC juga memiliki perwakilan di Seoul dan Shanghai. HKIAC terdiri dari Arbiter dan Mediator yang telah berpengalaman dengan berbagai macam latar belakang yang membantu dalam menyelesaikan sengketa. Diharapkan dengan eksistensi HKIAC saat ini dapat membantu para pelaku usaha dalam menyelsaikan sengketa bisnis internasional yang terjadi.