(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Pada dasarnya hal yang menjadi perbedaan pembubaran Perseroan Terbatas (PT)  dalam kepailitan dan likuidasi adalah akibat yang terjadi jika PT tersebut dibubarkan. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan Likuidasi dari sisi hukum mengacu pada proses pembubaran Perseroan Terbatas dan dilakukan pembagian terhadap seluruh aset/ harta Perseroan Terbatas. Likuidasi merupakan suatu proses pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Pemberesan harta kekayaan ini dilakukan oleh kurator (jika proses hukum kepailitan) atau likuidator (di luar hukum kepailitan) yang dapat diangkat secara khusus (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja: 1999: 168).

Baca juga: Likuidasi Perseroan Terbatas

Sebuah PT didirikan melalui serangkaian proses hukum sehingga pembubarannya juga wajib melalui serangkaian proses hukum. Rangkaian proses hukum dalam likuidasi diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Likuidasi dilakukan sehubungan dengan pembubaran yang dilakukan oleh Perseroan yang terjadi karena sebab-sebab yang telah diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT. Proses likuidasi bagi perusahaan ini dilakukan oleh seorang yang disebut likuidator. Dalam proses likuidasi yang dipegang oleh likuidator ini tujuan akhirnya adalah untuk pembubaran badan hukum secara legal. Sehingga perseroan atau perusahaan sudah tidak memiliki status badan hukum. 

Sedangkan kepailitan adalah suatu peristiwa dimana debitor mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para krediturnya. Syarat dalam pailit berbeda dengan likuidasi, dalam pailit diatur di Pasal 2 ayat 1 UU KPKPU yang berbunyi Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari bunyi pasal tersebut, debitor pailit harus mempunyai sedikitnya dua kreditor di mana paling tidak satu utang yang belum lunas saat sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam pengurusan pailit menjadi wewenang Kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan tidak memiliki tujuan untuk membubarkan perusahaan atau perseroan sebab proses dari kepailitan tujuan akhirnya tidak dapat mengubah status hukum sebuah badan hukum perusahaan atau perseroan. Suatu kondisi perseroan yang mengalami pailit timbul karena adanya utang kepada salah satu kreditor yang sudah jatuh tempo namun belum terbayarkan. Dalam hal ini perseroan masih diperkirakan dapat membayar hutangnya sehingga dapat mengajukan status kepailitan pada Pengadilan Niaga.

Baca juga: Penentuan Nilai Pasar, Nilai Likuidasi dan Nilai Limit Dalam Lelang

Dari penjelasan di atas, perbedaan kepailitan dan likuidasi dapat disimpulkan bahwasannya antara kepailitan dan likuidasi memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari tujuan dari keduanya. Jika likuidasi bertujuan untuk membubarkan badan hukum, sedangkan kepailitan tidak bertujuan untuk membubarkan badan hukum. Sesuai penjelasan Pasal 143 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa pernyataan pailit tidak mengubah status perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu perseroan harus dilikuidasi.

Tag: Berita , Artikel , Kurator dan Pengurus