(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat (Salim H.S, 2011: 239). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016), “lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”.

Berdasarkan PMK 27/2016 Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 mengklasifikasikan lelang menjadi:

  1. Lelang Eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
  2. Lelang Noneksekusi Wajib yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.
  3. Lelang Noneksekusi Sukarela yaitu lelang atas barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Berkenaan dengan sifat lelang yang terbuka dan berlaku bagi siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang, hal ini akan berdampak pada persaingan harga yang ketat untuk mencapai harga tertinggi, sehingga terjaminnya harga yang wajar dari pihak ketiga yang akan membeli objek lelang. Untuk melaksanakan Lelang Eksekusi atas objek yang sudah dijaminkan pada pihak kreditor maka debitor dan kreditor harus memperhatikan prosedur untuk terlaksananya eksekusi yang benar sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, berdasarkan peraturan lelang, penjualan di muka umum di lakukan oleh kantor lelang atau disebut juga sebagai perantara lelang sesuai dengan cara penjualan dengan penawaran tinggi maupun rendah, penawaran secara tertulis dengan pemberitahuan kepada debitor paling lambat 30 hari dari tanggal pelelangan tersebut.

Baca juga: Proses Lelang Boedel Pailit di KPKNL

Berdasarkan Pasal 43 PMK 27/2016 menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit yang penetapan nilai limit menjadi tanggungjawab penjual. Pasal 44 PMK 27/2016 berbunyi “Penjual dalam menentukan nilai limit berdasarkan laporan dari pihak yang berwenang menilai suatu objek lelang yaitu tim penilai (appraisal)”. Tujuan dari penentuan nilai limit adalah sebagai patokan pada pelaksanaan lelang untuk menetapkan batas harga nilai terendah yang dapat disetujui oleh penjual (Purnama Tioria, 2013: 147). Nilai limit yang sudah ditetapkan oleh penjual untuk selanjutnya harus dimuat dalam pengumuman lelang. Hal tersebut akan membatasi ketidakwajaran harga yang mungkin terjadi, karena pemilik barang, pihak tereksekusi dan masyarakat sudah mengetahui nilai limit sejak awal dan dengan sendirinya terkandung pertanggungjawaban atas besarnya nilai limit pada penjual.

Dalam hal penentuan nilai limit terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan oleh bank selaku kreditor, yaitu penilai dan penaksir. Bank sebagai pemberi pinjaman menentukan nilai agunan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:

  1. Penetapan nilai agunan/jaminan kredit harus didasarkan pertimbangan atas 5 (lima) unsur yaitu: penilaian, pengikatan, penguasaan, pengamanan dan
  2. Penilaian jaminan kredit harus dilakukan secara objektif, jujur, bertanggungjawab, dan menyajikan suatu nilai yang wajar. Kewajaran nilai dapat diketahui dengan mempergunakan empat ukuran/nilai, yaitu: nilai pasar, nilai likuidasi, proyeksi nilai pasar wajar dan proyeksi nilai likuidasi.

Pendidikan & Pelatihan : Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Kepailitan dan PKPU Batch – II 

Pada umumnya dalam menentukan nilai pada lelang menggunakan nilai pasar dan nilai likuidasi dalam penilaian properti sebagai agunan/jaminan. Menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2015 Edisi VI, Nilai Likuidasi (Liquidation Value) adalah sejumlah uang yang mungkin diterima dari penjualan suatu aset dalam jangka waktu yang relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu pemasaran dalam definisi Nilai Pasar.  Pada beberapa situasi, Nilai Likuidasi dapat melibatkan penjual yang tidak berminat menjual, dan pembeli yang membeli dengan mengetahui situasi yang tidak menguntungkan penjual (SPI 102 Butir 3.7.1).

Sementara Nilai Pasar (Market Value) adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan (SPI 101 Butir 3.1). Penilaian dari masing-masing pihak tersebut sangat bergantung pada nilai limit terendah objek tanggungan, hal tersebut berlaku untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Baca juga: Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam hal menentukan nilai jual aset pada lelang eksekusi, dapat ditentukan dengan melihat Nilai Pasar, Nilai Likuidasi dan Nilai Limit. Berdasarkan pandangan dari Standar Penilaian Indonesia, dasar penilaian yang digunakan pada penilaian untuk tujuan lelang adalah Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi. Penjual dapat menentukan Nilai Pasar sebagai prioritas pertama (nilai maksimum) dan Nilai Likuidasi sebagai alternatif terakhir (nilai minimum) untuk menetapkan Nilai Limit. Nilai Pasar didefinisikan sebagai perkiraan sejumlah uang antara pembelli dan penjual yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Nilai Likuidasi adalah sejumlah uang yang mungkin diterima dari penjualan suatu aset dalam jangka waktu yang relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu pemasaran dalam definisi Nilai Pasar.

Tag: Berita , Artikel , Kurator dan Pengurus