(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang UUPT serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas yang meupakan badan hukum adalah subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dengan berbagai permasalahannya, ternyata Perseroan Terbatas pun tidak lepas dari persoalan-persoalan yang menyentuh eksistensi perseroan itu sendiri. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum (created by a legal process). Oleh karena itu, pembubarannya juga harus melalui proses hukum. Dalam keadaan atau karena alasan tertentu, PT tidak dapat lagi melanjutkan aktivitasnya, dengan kata lain harus dibubarkan. Pembubaran PT tidak otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya (Rachmadi Usman, 2004: 239). Secara hukum terjadinya pembubaran PT diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UUPT, yang menyatakan pembubaran terjadi karena:

Baca juga: Penentuan Nilai Pasar, Nilai Likuidasi dan Nilai Limit Dalam Lelang

  1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
  4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Likuidasi mengandung arti pemberesan, penyelesaian, dan pengakhiran urusan Perseroan setelah adanya keputusan pembubaran Perseroan. Selama penyelesaian pembubaran atau pemberesan berjalan, Perseroan itu berstatus Perseroan “dalam penyelesaian” yang berdasarkan Pasal 143 ayat (2) UUPT disebut Perseroan dalam likuidasi. Kalimat atau kata “dalam likuidasi” harus dicantumkan dibelakang nama Perseroan dalam setiap surat keluar Perseroan tersebut. Dalam pandangan ahli hukum Andi Hakim, likuidasi diartikan sebagai penyelesaian, khususnya untuk badan hukum/organisasi lain mengenai pengakhiran, setelah keputusan untuk membubarkannya, suatu badan hukum setelah pembubarannya masih bekerja untuk menyelesaikan urusannya (Andi Hakim, 1986: 82).

Likuidasi merupakan suatu proses pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Pemberesan harta kekayaan ini dilakukan oleh kurator (jika dalam proses hukum kepailitan) atau likuidator (di luar proses hukum kepailitan) yang dapat diangkat secara khusus. Oleh karena Perseroan Terbatas masih berdiri dan likuidator bertindak selaku pengurus Perseroan Terbatas dalam likuidasi, maka seluruh ketentuan yang berhubungan dengan direksi (kepengurusan) Perseroan Terbatas berlaku bagi likuidator (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999: 168).

Likuidator wajib memberitahukan mengenai bubarnya Perseroan Terbatas kepada semua kreditor dengan surat tercatat. Pemberitahuan tersebut memuat, antara lain: nama dan alamat likuidator; tata cara pengajuan tagihan; dan jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima (Frans Satrio Wicaksono, 2009: 39). Proses pemberesan perseroan biasanya berkaitan erat dengan aset-aset atau harta perseroan yang terdapat dalam perseroan tersebut. Harta perseroan dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pemberesan perusahaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses likuidasi perusahaan untuk mendata dan menjual atau mencairkan aset-aset perusahaan dalam likuidasi untuk kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak, seperti pihak kreditor atau pemegang saham (Munir Fuady: 2003: 179).

Pada Pasal 149 UUPT menyebutkan bahwa kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

  1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
  2. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
  3. Pembayaran kepada para kreditor;
  4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
  5. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. 

Baca juga: Proses Lelang Boedel Pailit di KPKNL

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 143 ayat (1) UUPT, pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan (dalam hal pembubaran karena penetapan Pengadilan). Namun, sekalipun status badan hukum perseroan masih tetap ada, tetapi perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan dalam masa likuidasi hanyalah sekedar dan terbatas atas perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberesan perseroan. Dengan demikian perseroan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk melanjutkan kegiatan usahanya, sebab jika tetap dilanjutkan, maka pemberesan tidak akan pernah selesai.

Tag: Berita , Artikel , Kurator dan Pengurus