(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Stefanus Kurniawan Dharmadji, S.H.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menciptakan banyak ide kreatif dari para pelaku usaha. Tentu, hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam memulai sebuah bisnis. Ide kreatif yang menghasilkan hasil karya dari pelaku usaha tentu harus diberikan perlindungan hukum yang memadai. Dewasa ini ditengah persaingan usaha yang semakin kompetitif diperlukan daya pembeda atas suatu produk yang dihasilkan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Dalam menghasilkan suatu produk, pelaku usaha dapat menggunakan daya pembeda berupa merek yang memberikan reputasi atas produk yang dihasilkan.

Pemberian daya pembeda berupa merek ini sangat penting dalam meningkatkan daya saing dengan para kompetitor sejenis. Dengan memiliki sebuah merek sebagai “identitas pelaku usaha” yang terus dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu akan memberikan reputasi yang baik di mata konsumen. Pendaftaran merek sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Baca juga: Hak Cipta Terhadap Non Fungible Token (NFT)

Pendaftaran merek dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha termasuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM) dengan tujuan untuk melindungi merek yang telah didaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam rangka meningkatkan daya saing, Pemerintah melalui DJKI telah memberikan fasilitas khusus kepada pemohon pendaftar merek bagi UMKM yaitu dengan mengenakan biaya pendaftaran merek berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pendaftar merek Non UMKM, dengan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur.

Berdasarkan Surat Edaran DJKI Nomor: HKI.4-TI.04.01-01 tentang Permohonan Pendaftaran Merek Dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM) yang ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2022, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan fasilitas dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagai UMKM, yaitu Surat keterangan atau surat rekomendasi sebagai UMKM yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; atau Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Surat keterangan atau surat rekomendasi tersebut juga harus mencantumkan:

  1. Nama, jabatan dan unit organisasi yang menandatangani surat keterangan;
  2. Nama Pemohon;
  3. Alamat Pemohon;
  4. Label merek (yang akan dimohonkan pendaftaran);
  5. Jenis barang atau jasa yang dimohonkan.

Baca juga: Perbedaan Franchise dan Lisensi

Perlu diketahui, surat keterangan atau surat rekomendasi tersebut berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1 (satu) kali pengajuan. Dengan adanya surat edaran tersebut diharapkan, dapat memberikan kemudahan dari sisi biaya dan memingkatkan pendaftaran merek khususnya bagi UMKM sehingga merek UMKM dapat bersaing dengan merek Non UMKM yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat atas produk barang atau jasa yang diproduksi. Apabila pelaku usaha khususnya UMKM mengalami kesulitan dalam mendaftarkan mereknya dapat menghubungi DJKI atau dapat berkonsultasi dengan konsultan kekayaan intelektual untuk mendapatkan informasi seputar pendaftaran merek.

Tag: Berita , Artikel , Konsultan Kekayaan Intelektual