(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Dunia usaha saat ini selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini di mana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise dan lisensi. Sistem waralaba dan lisensi bagi sebagian usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu perusahaan karena tidak membutuhkan investasi langsung melainkan melibatkan kerja sama dengan pihak lain.

Franchise di Indonesia diistilahkan dengan waralaba yang diartikan kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak yang saling mengikat. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP 42/2007) menyatakan bahwa, ”waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

Waralaba atau franchise pada dasamya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor (pemberi waralaba) dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada Franchisee (penerima waralaba) untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas Franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan Franchisor. Franchisor memberikan bantuan (assisten) terhadap Franchisee. Sebagai imbalannya Franchisee membayar sejumlah uang berupa innitial fee dan royalty (Suhamoko, 2004: 83).

Baca juga: Mengapa Harus Mencatatkan Hak Cipta, Ini Manfaatnya!

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019) syarat suatu produk usaha dapat dikatakan sebagai waralaba apabila sudah memnuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Memiliki ciri khas usaha.
  2. Terbukti sudah memberikan keuntungan.
  3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
  4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.
  5. Adanya dukungan yang berkesinambungan.
  6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Selain waralaba (Franchise), tentu pelaku usaha tidak jarang mendengar istilah “lisensi (licensee)”. Lisensi diartikan sebagai izin dari pemilik suatu hak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hak yang dimilikinya itu. Lisensi selalu dikaitkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, yang memberikan arti lisensi sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu HaKI, yang dapat diberikan oleh licensor (pemberi lisensi) kepada licensee (penerima lisensi) agar licensee dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (knowhow) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan HaKI yang dilisensikan itu. Untuk keperluan tersebut licensee diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalty yang dikenal juga dengan istilah licence fee (Gunawan Widjaja, 2001: 10).

Perbedaan franchise dan lisensi dapat dilihat pada bentuk kerjasamanya. Meskipun franchise dan lisensi memiliki hubungan kerjasama dan proses yang berbeda, namun masih banyak orang yang menganggap keduanya serupa walaupun sama-sama berbentuk kemitraan dalam bisnis. Sesungguhnya franchise dan lisensi mempunyai prinsip yang berbeda. Dasar hukum lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP 36/2018). Sedangkan franchise diatur dalam PP 42/2007.

Meskipun sama-sama sebagai bentuk kemitraan pada suatu bisnis dan terdapat unsur penyerahan Hak atas Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa faktor franchise dan lisensi berbeda yang dapat dilihat dari:

  1. Tugas dan Kewajiban

Pemberi lisensi (licensor) mempunyai tingkat keterlibatan yang lebih sempit dan minim jika dibandingkan dengan franchise. Pihak yang menjadi licensor hanya bertugas untuk mengajarkan kepada pembeli lisensi tentang bagaimana caranya memproduksi kemudian mereka akan memungut royaltinya. Sedangkan tugas dan kewajiban pemilik merek dalam bentuk kerjasama franchise lebih kompleks. Pemberi waralaba (franchisor) harus membuat juga sebuah konsep bisnis yang nantinya akan digunakan oleh penerima waralaba (franchise).

  1. Cara Pelaksanaan

Bentuk usaha berupa lisensi hanya sebatas pemberian hak atas barang maupun jasa kepada pihak lainnya untuk digunakan secara komersial. Pencipta barang/jasa atau pemberi lisensi (licensor) tidak memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengawasi penerima lisensi dalam menjalankan operasional bisnisnya. Berbeda dengan lisensi, pada franchise dimana pemberi waralaba (franchisor) akan memberikan bimbingan dan pengawasan operasional bisnis yang dijalankan oleh penerima waralaba (franchise).. Pengawasan dan bimbingan tersebut bertujuan supaya kualitas produk tetap bisa dipertahankan kualitasnya.

Baca juga: Teknik Penyusunan Drafting Desain Industri

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa franchise adalah kegiatan menjalankan usaha sebagai mitra usaha franchisor menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh masyarakat serta akan dapat memberikan suatu manfaat finansial. Sedangkan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, yang tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Tag: Berita , Artikel , Konsultan Kekayaan Intelektual