(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Stefanus Kurniawan Dharmadji, S.H.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (Perma 7/2018). Salah satu hal yang diatur dalam aturan tersebut adalah bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali. Pengajuan PK terbatas hanya 1 (satu) kali sering dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan ketidakberlakuan norma Pasal 268 ayat (3) KUHAP berkaitan dengan persoalan pidana, mengakibatkan pengajuan PK dapat lebih dari satu kali. Hal itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menemukan kebenaran materiil.

Kendati demikian perlu dicermati substansi Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 adalah untuk perkara pidana bukan terhadap perkara perdata, maupun perkara administrasi sebagaimana termasuk didalamnya adalah perkara pajak. Perkara pidana sering kali berhubungan langsung dengan Non-Derogable Rights, artinya hak ini mutlak harus dipenuhi dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan lain sebagainya. Hal itu juga diatur dalam Pasal 4 UU HAM dan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Baca juga: Mengenal Ketentuan Judex Factie dan Judex Juris Dalam Sistem Peradilan Perpajakan Di Indonesia

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana terdapat istilah hukum yang dapat merangkum cita cita peradilan pidana, istilah itu adalah due process of law atau proses hukum yang adil atau layak. Istilah ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundangan-undangan secara formil (Mardjono Reksodiputro: 2007: 8). Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran terhadap hak tersebut yang dilakukan oleh negara maka pengajuan PK lebih dari 1 (satu) kali memiliki ratio legis yang tepat.

Berbeda halnya dalam perkara pajak yang tidak termasuk dalam Non-Derogable Rights. Hakikat pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu merupakan pembatasan hak yang boleh dikurangi oleh negara dan termasuk dalam Derogable Rights. Tentu saja, pembatasan atau pengurangan hak warga negara untuk memperoleh pendapatan (hak ekonomi) melalui pajak telah diatur secara konstitusional menurut Pasal 23A UUD NRI 1945. Hal demikian berarti negara diperbolehkan mengurangi hak ekonomi suatu warga negara dengan syarat bahwa hal tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat luas.

Pengajuan permohonan PK hanya 1 (satu) kali terhadap perkara pajak adalah tepat, mengingat berkaitan dengan keuangan negara. Perkara pajak yang berlarut-larut berakibat pada terlambatnya pemasukan negara. Lebih lanjut, apabila suatu perkara pajak tidak segera berakhir maka berpotensi merusak ekosistem bisnis dan investasi di Indonesia akibat adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini juga didukung oleh asas hukum Litis Finiri Oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan.       

Baca juga: Upaya Pra Peradilan Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa diperlukan sistem pembatasan perkara PK pajak agar hanya perkara yang benar-benar memenuhi alasan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak yang akan diperiksa oleh Mahkamah Agung, seperti halnya penolakan otomatis perkara PK yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, peningkatan biaya permohonan PK, dan metode lainnya yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung terlebih PK adalah merupakan upaya hukum yang luar biasa sehingga tepat jika upaya PK terhadap perkara pajak diajukan hanya 1 (satu) kali.

Tag: Berita , Artikel , Kuasa Hukum Pengadilan Pajak