(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Antonius Gunawan Dharmadji, S.H.

Sebagai sebuah negara hukum Indonesia memiliki sistem Peradilan yang berjenjang mulai dari tingkat pertama hingga tingkat Mahkamah Agung. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan keadilan dapat ditegakan dalam negeri ini dan mencegah kesewenang-wenangan para pemutus keadilan. Mahkamah Agung telah diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan badan peradilan di bawahnya, meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Sementara itu Pengadilan Pajak berada dalam lingkup peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9A Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

Kekuasaan kehakiman yang berjenjang berimplikasi pada perbedaan kewenangan dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding hingga tingkat Mahkamah Agung. Hal ini terlihat dari perbedaan upaya hukum yang diajukan oleh pengadilan yang terbagi dalam dua hal, yaitu upaya hukum biasa, meliputi: gugatan, banding, dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Sementara itu, dalam penyelesaian sengketa pajak, upaya hukum dapat dilakukan berupa keberatan dan upaya hukum administrasi lainnya ke Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25 jo. Pasal 36 UU Ketentuan Umum Perpajakan), dan mengajukan upaya hukum banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak (Pasal 23 dan 27 UU Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 31 UU Pengadilan Pajak) bahkan dimungkinkan pengajuan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak).

Baca juga: Upaya Pra Peradilan Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan

Sistem peradilan yang berjenjang secara vertikal berkolerasi dengan perbedaan fokus dari hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding hakim akan memeriksa fakta-fakta dalam persidangan melalui tahapan pemeriksaan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mencari probabilitas atau dikenal dengan judex factie (Amir Hamzah 2013: 5). Lebih lanjut, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali bertindak sebagai judex juris, yaitu tidak memeriksa fakta peristiwa hukum atau perbuatan hukum, tetapi menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan (A. Mukti Arto 2015: 43).

Pada praktiknya terjadi pergeseran kewenangan Mahkamah Agung dari semula sebagai judex juris bergeser menjadi judex factie. Hal ini ditegaskan oleh Sebastian Pompe dalam bukunya berjudul “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung” (Sebastian Pompe, 2012: 314), menyebutkan bahwa: “Permasalahan mendasar yang sangat berpengaruh tingginya arus perkara di MA adalah penyimpangan praktik kasasi di Indonesia yang lebih mengarah pada judex factie ketimbang judex juris.”

Terjadinya pergeseran tersebut menarik jika dihubungkan dengan sistem peradilan perpajakan di Indonesia. Hakim Pengadilan Pajak bertindak sebagai judex factie dengan putusannya bersifat final and binding. Hal tersebut mengakibatkan apapun hasil putusan dari Pengadilan Pajak harus dilaksanakan, karena tidak ada upaya hukum kasasi. Namun pada praktiknya sering kali putusan tersebut tidak dilaksanakan terlebih dahulu sebab bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak akan mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) dan berharap hakim pada tingkat PK akan memeriksa ulang bukti-bukti persidangan.

Upaya hukum PK sering disalahartikan peruntukannya sebagai upaya hukum kasasi. Berbeda dengan kasasi, PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Tim Pengkaji Pusat Litbang 2006:8). Lebih lanjut, menurut Yahya Harahap permohonan terhadap PK memiliki syarat tertentu, salah satunya adalah tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melainkan PK baru dapat diajukan pada keadaan tertentu yang diperbolehkan undang-undang sebagai dasar pengajuan PK (Yahya Harahap 2000:586).

Upaya hukum PK dalam penyelesaian sengketa pajak secara khusus telah diatur dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak. Dari 5 (lima) alasan PK yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagai dasar pengajuan PK, terdapat satu alasan yang kerap kali dipergunakan sebagai dasar pengajuan PK yaitu alasan suatu putusan dianggap terdapat kekeliruan yang nyata dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alasan tersebut umumnya menjadi “keranjang sampah” bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak untuk mencoba-coba mengajukan permohonan PK.

Pengertian yang salah bahwa PK sering disamakan dengan kasasi dan adanya upaya untuk mencoba-coba mengajukan PK menjadikan jumlah perkara PK di Mahkamah Agung menjadi meningkat. Dikutip dari pemaparan sosialisasi Calon Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak bahwa jumlah perkara PK pajak pada tahun 2020 meningkat 16,06% dari tahun 2019 dengan total mencapai 5.313 perkara. Beban perkara PK yang begitu besar tentu saja berdampak pada lambatnya penanganan perkara dan berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

Baca juga: Perysaratan Pengajuan Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Menjawab persoalan awal bahwa terjadi pergesaran atau overlaping kewenangan Judex Factie atau Judex Juris, pada Mahkamah Agung hanya sebatas istilah akademis yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Lebih penting dari itu, perlu dipahami bahwa upaya hukum kasasi berbeda dengan upaya hukum luar biasa yaitu PK sehingga tidak setiap perkara putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan PK. Dengan demikian diperlukan sistem pembatasan perkara PK pajak agar hanya perkara yang benar-benar memenuhi alasan PK sebagaimana Pasal 91 UU Pengadilan Pajak yang nanti akan diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Tag: Berita , Artikel , Kuasa Hukum Pengadilan Pajak