(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Nur Laila Agustin, S.H.

Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada keluarga dari pihak nasabah yang meninggal dunia, mengalami kecelakaan, cacat permanen, maupun risiko lainnya yang tak disengaja. Karena perannya tersebut, produk asuransi ini penting untuk dimiliki, khususnya bagi mereka yang berperan sebagai tulang punggung satu-satunya dalam keluarga.

Membicarakan terkait asuransi jiwa tidak terlepas dengan pembagian waris. Pembagian waris ini terjadi apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang biasa disebut sebagai harta warisan. Perlu diketahui terdapat 3 syarat terjadinya pewarisan yaitu : 1) adanya yang meninggal dunia (pewaris); 2) ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris dari pewaris (ahli waris); 3) adanya sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan (harta warisan) (Sagala, 2018 : 118). Dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata jika ketiga syarat tersebut terpenuhi maka dilihat golongan ahli waris yang dapat mewarisi, yang mana terdapat 4 (empat) golongan ahli waris dalam KUH Perdata. Lantas, dari pernyataan tersebut siapakah yang menjadi ahli waris berdasarkan klausul asuransi?

Baca juga: Pewaris dan Ahli Waris Beda Agama, Bagaimana Pembagian Warisannya?

Asuransi diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian). Dapat diketahui asuransi sendiri adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 1) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian).

Prinsip dan asas perjanjian yang digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa menggunakan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Polis asuransi atau disebut dengan perjanjian asuransi timbul karena adanya perjanjian yang melibatkan penanggung dan tertanggung yang dimana pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa “syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.

Dalam polis asuransi jiwa diharuskan tertulis dalam bentuk akta, dimana akta tersebut memuat adanya kesepakatan, syarat khusus serta janji khusus dimana isi dari polis tersebut adalah dasar untuk memenuhi hak serta kewajiban dari para pihak (Safitri, 2020 : 4). Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 255 KUHD, yang menentukan: “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”.

Baca juga: Hak Anak Angkat Terhadap Warisan

Setelah terpenuhinya syarat sah perjanjian, adapun dalam perjanjian asuransi terdapat klausul penunjukan ahli waris. Pemegang polis harus menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris ketika pemegang polis meninggal dunia. Dalam klausul asuransi jiwa terdapat kewajiban penunjukan ahli waris, penentuan ahli waris dalam klausul asuransi merujuk kepada pengaturan hukum mengenai ahli waris yang ada di Indonesia (Suprima Dkk, 2019 : 110). Jika melihat pengaturan ahli waris berdasarkan KUH Perdata, dalam klausul asuransi nantinya dapat disesuaikan dengan konstruksi hukum waris di Indonesia. Konstruksi hukum waris di Indonesia dalam KUH Perdata yang berhak mendapatkan bagian dari pewaris yaitu terdapat 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu :

  1. Ahli waris golongan I yaitu meliputi anak-anak garis lurus ke bawah (Pasal 852 KUH Perdata), suami atau istri, anak luar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah;
  2. Ahli waris golongan ke II yaitu ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudari (Pasal 854, 857, dan 859 KUH Perdata);
  3. Ahli waris golongan ke III yaitu, kakek dan nenek garis lurus ke atas (Pasal 850 dan 853 KUH Perdata);
  4. Ahli waris golongan ke IV yaitu saudara saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewaris (Pasal 858 KUH Perdata).

Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam polis asuransi jiwa diwajibkan mencantumkan penerima manfaat asuransi apabila tertanggung meninggal dunia sebagai ahli waris. Sehingga penerima manfaat dalam asuransi adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang polis untuk menerima uang pertanggungan dan namanya disebutkan dalam polis asuransi.

Tag: Berita , Artikel , Advokat