(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Novita Indah Sari, S.H.

Pewaris merupakan orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris, sedangkan ahli waris merupakan orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Adapun warisan atau harta waris merupakan harta peninggalan pewaris yang diturunkan kepada ahli waris. Secara hukum peristiwa waris baru dapat terjadi jika pewaris telah meninggal dunia, hal ini yang membedakan antara peristiwa waris dengan hibah.

Pengaturan tentang waris di Indonesia saat ini masih terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu berdasarkan hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat. Khusus orang beragama Islam pengaturan tentang waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara bagi orang yang tidak beragama Islam tunduk dalam ketentuan KUH Perdata atau hukum adat.

Baca juga: Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Waris

Belum adanya unifikasi aturan tentang waris mengakibatkan terjadi persoalan ketika adanya kondisi antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, hanya menjelaskan bahwa: “Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum.” SEMA ini belum mampu memberikan jawaban terhadap pewarisan yang berbeda agama.

Apabila merujuk pada Pasal 171 KHI, disebutkan bahwa pewaris menurut ketentuan KHI adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris menurut ketentuan KHI adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Adapun bila merujuk pada Pasal 173 KHI, yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris adalah apabila dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, ia dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa meskipun KHI tidak menyebut perbedaan agama sebagai penghalang mendapat waris, namun jika merujuk kepada pengertian pewaris dan ahli waris berdasarkan ketentuan KHI, maka pewaris dan ahli waris diharuskan beragama Islam.

Lantas bagaimana jika ahli waris tidak beragama Islam? Untuk mengatasi hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018 yang mengatur bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam tetap mendapat harta waris namun melalui wasiat wajibah, dengan ketentuan porsinya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta waris.

Adapun jika merujuk Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris menurut ketentuan KUH Perdata ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Selain itu Pasal 838 KUH Perdata juga mengatur orang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris dan tidak mendapat warisan diantaranya ialah: (a) dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; (b) dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; (c) dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dan (d) dia yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam KUH Perdata tidak mengatur perbedaan agama sebagai penghalang waris. Begitu pula dengan pengertian ahli waris, KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa ahli waris harus seagama dengan pewaris. Maka apabila terdapat ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris, maka ahli waris tetap mendapat bagian warisan yang sama seperti ahli waris yang seagama dengan pewaris. Hal ini berdasarkan prinsip waris yang termaktub dalam Pasal 832 KUH Pedata bahwa penentuan ahli waris didasarkan pada hubungan darah atau perkawinan, bukan didasarkan pada persamaan agama.

Baca juga: Hak Anak Angkat Terhadap Warisan

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama, maka penyelesaian sengketa waris mengikuti agama si pewaris. Apabila si pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama selain Islam, maka penyelesaian sengketa waris dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun untuk bagian warisan ahli waris yang beragama selain Islam, diperoleh melalui wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta si pewaris. Sedangkan apabila si pewaris beragama selain Islam dan ahli waris beragama Islam atau agama lain yang berbeda dengan pewaris, maka sengketa waris dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Adapun bagian warisan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, sama dengan bagian warisan ahli waris yang seagama dengan pewaris.

Tag: Berita , Artikel , Advokat