(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Adek Rezki Gozali, S.H.

Pemerintah dan Legislatif berinisiatif untuk membuat sebuah peraturan yang dapat menggabungkan beberapa aturan menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Saat ini Omnibus Law menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia, salah satu produk dari Omnibus Law yang sudah disahkan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Awal tercetusnya undang-undang tersebut, karena banyaknya undang-undang yang tumpang tindih, sehingga hal tersebut dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Salah satu peraturan yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pengaturan UU Cipta Kerja terdapat beberapa perubahan terhadap pasal-pasal dalam UU PT, namun dari beberapa pasal tersebut Penulis akan mengulas khususnya 2 Pasal yang diubah dalam UU PT, yaitu Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 32. Dalam memudahkan pemahaman peraturan yang telah diubah, Penulis telah menjabarkan dalam tabel perbedaan antara UU PT dengan UU Cipta Kerja, sebagai berikut:

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pada prinsipnya Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tersebut dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Kesimpulan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sangat membantu bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha karena proses dan prosedur pengurusannya saat ini melalui elektronik dengan batasan modal dasar yang lebih fleksibel. Hal ini dilakukan Pemerintah untuk mengatasi dan meminimalkan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang akan terjadi dalam pengurusan pendirian suatu badan usaha.