(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Putri Ayu Trisnawati, S.H.

Tanah Surat Ijo adalah tanah yang diakui sebagai aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang dialihfungsikan menjadi lahan bangunan atau rumah warga atau untuk lahan usaha atau fasilitas lain. Warga atau pengguna lahan tersebut harus membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) sekaligus retribusinya sebagai Izin Pemakaian Tanah (IPT) kepada Pemerintah Kota Surabaya selama puluhan tahun.

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya memastikan Pemkot Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan Surat Ijo tersebut. Pada prinsipnya, pemkot berupaya untuk menyelesaikan permasalahan atas tuntutan masyarakat selaku pemegang IPT surat ijo. Namun, upaya penyelesaian yang dilakukan Pemkot Surabaya ini tidak bisa keluar dari peraturan hukum yang berlaku.

Terhadap permasalahan IPT, Pemkot Surabaya sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaiannya, baik upaya melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Pemkot juga ingin membantu masyarakat dalam menyelesaikan IPT. Namun, penyelesaian tersebut tentunya tidak boleh melanggar aturan yang lebih tinggi, supaya tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Menurut Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Presiden harus hadir untuk menyelesaikan konflik Tanah Surat Ijo di Kota Surabaya dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Pokok Agraria, demi tercapainya implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria. (Sumber: jawapos.com)

Ketua Umum Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) Endung Sutrisno, Sejak Januari 2021, P2TSIS intensif berkomunikasi dan berkirim surat resmi ke DPD RI meminta penyelesaian mengenai Surat Ijo.  Hasilnya dalam pertemuan di DPD, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kemendagri, dan DPD RI menemui kata sepakat untuk melepas Surat Ijo. Saat ini semua tuntutan pemegang surat ijo dalam proses pelepasan. Diketahui terdapat sekitar 47.000 persil yang dialihfungsikan menjadi lahan bangunan, baik rumah, usaha dan fasilitas lain. (Sumber: surabaya.tribunnews.com)

Kementerian ATR/BPN, Kemendagri dan Pemkot Surabaya sudah setuju, tinggal satu langkah lagi yakni Presiden menggelar Rapat Terbatas dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kejaksaan Agung dan KPK dalam menyepakati payung hukum pelepasan sekaligus sertifikasi Tanah Surat IJo. Diharapkan dengan ini polemik tentang pelepasan surat ijo di Kota Surabaya dapat segera terselesaikan.