(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Adek Rezki Gozali, S. H.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negaranya dalam memperoleh keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum pidana merupakan hal penting dalam sistem hukum suatu negara, dimana terdapat aturan yang melindungi harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan sistem hukum pidana diletakkan dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Para pencari keadilan baik itu terdakwa maupun korban di saat pandemi Covid 19, mengalami hambatan dalam menetukan status hukumnya karena pelaksaan sidang di pengadilan tidak bisa dilaksanakan disebabkan Penuntut Umum kesulitan menghadirkan terdakwa yang ditahan secara langsung ke dalam ruang sidang, karena kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) yang tidak mengizinkan tahanan ke luar dari rumah tahanan, dikhawatirkan tahanan yang telah sidang di pengadilan membawa virus covid 19 ke rumah tahanan. Hal ini memeberikan dampak keterlambatan pada hak–hak terdakwa dalam mendapatkan kepastian hukum yang cepat atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa adanya penundaan persidangan. Mengingat adanya batas waktu penahanan terdakwa, erat kaitannya dengan hak asasi bagi para terdakwa.

Terkait permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan tentang pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Melalui PERMA tersebut, diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), dengan tujuan menjamin hak–hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan.

Namun terhadap pelaksanaan PERMA tersebut, masih terdapat kendala yang dihadapi ketika persidangan digelar secara elektronik. Salah satunya adalah apabila terjadi lockdown maka pengadilan terpaksa ditutup sementara sehingga menimbulkan penundaan persidangan, karena Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 menyebutkan:

“Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum.”

Hambatan lainnya adalah persidangan elektronik belum didukung dengan sistem keamanan yang baik yakni perlindungan kerahasiaan dan keamanan pengiriman dokumen elektronik yang bisa saja tersebar sebelum atau saat persidangan, selanjutnya adanya gangguan teknis terkait jaringan dan alat komunikasi pada saat persidangan.

Hambatan yang menjadi persoalan utama terkait pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik adalah terkait keterbatasan advokat dalam mengakses proses pendampingan terhadap Terdakwa (kliennya), dampaknya terdakwa dan advokat berada di tempat yang berbeda. Hal Ini mempengaruhi kualitas pendampingan hukum terhadap Terdakwa, mempengaruhi proses pemeriksaan bukti karena tidak bisa memastikan keabsahan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang mempengaruhi proses pembelaan yang dilakukan advokat terhadap terdakwa dalam proses persidangan berlangsung. Sehingga berpengaruh pada putusan pengadilan yang terkesan melukai rasa keadilan yang disebabkan oleh tidak dapat memenuhi kebenaran materiil pada saat proses pemeriksaan dan pembelalaan terhadap terdakwa dalam persidangan.

Kesimpulan penulis adalah Pertama, harus ada revisi terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020. Kedua, pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2020 harus dilaksanakan secara konsisten, agar tidak timbul perbedaan pada saat pelakasanaan persidangan elektronik saat pandemi covid 19, dimana semua terdakwa diberikan hak yang sama untuk melaksanakan sidang secara elektronik.