(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Author: Fica Candra Isnani, S.H.

Lahirnya konsep Omnibus Law menjadi sejarah baru di dunia hukum Indonesia. Istilah Omnibus Law sendiri masih asing di telinga masyarakat sehingga, banyak diantaranya yang belum mengenali apa konsep dari Omnibus Law. Omnibus Law merupakan undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merubah dan mencabut banyak undang-undang sekaligus (Antoni Putra, Jurnal Legislasi Indonesia, Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020:1).

Penerapan konsep Omnibus Law dalam peraturan hukum Indonesia ditujukan dengan harapan dapat memperbaiki regulasi peraturan perundang-undangan yang dinilai terlalu banyak dan berpotensi pada penghabatan pelaksanaan dari aturan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi salah satu peraturan pertama di Indonesia yang lahir dengan konsep Omnibus Law.  UU Cipta Kerja mengatur mengenai revisi beberapa undang-undang terkait bidang ekonomi di dalam satu peraturan sekaligus, salah satunya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU Merek dan Indikasi Geografis mengalami beberapa perubahan pada pasalnya sebagai akibat hukum dari pemberlakuan UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut terletak pada 3 (tiga) pasal yakni Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 25 UU Merek dan Indikasi Geografis yang diatur kembali dalam Pasal 108 Bagian Keempat UU Cipta Kerja. Perbedaan pengaturan substantif antara keduanya mengatur perihal permohonan pendaftaran merek.

Perubahan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis atas UU Cipta Kerja terletak pada penambahan point aturan, terkait merek yang tidak dapat didaftarkan dengan ditambahkannya aturan huruf g yang berbunyi “mengandung bentuk yang bersifat fungsional”.  Namun, pada frase “bentuk bersifat fungsional” yang tercantum dalam Pasal 20 pada Pasal 108 UU Cipta Kerja tersebut masih belum dipaparkan secara jelas apa makna dari bentuk fungsional pada merek. Perubahan selanjutnya yakni Pasal 23 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur terkait batas waktu penyelesaian pemeriksaan substantif merek, di mana dalam aturan barunya pada UU Cipta Kerja lebih mempersingkat waktu pemeriksaan subatantif pendaftaran merek pada aturan sebelumnya.

Aturan sebelumnya pada UU Merek dan Indikasi Geografis batas waktu pemeriksaan substantif merek harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 hari dalam hal ada atau tidaknya pengajuan keberatan atas pendaftaran merek tersebut oleh pihak lain, sedangkan di aturan baru dalam UU Cipta Kerja pemeriksaan substantif merek harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari apabila tidak terjadi pengajuan keberatan dan paling lama 90 hari jika terdapat keberatan atas pendaftaran merek yang dimohonkan. Perubahan terakhir pada UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 25 ayat ke 3, yang dihapus melalui UU Cipta Kerja yang sebelumnya mengatur terkait hapusnya atau ditariknya sertifikat merek yang tidak diambil dalam jangka waktu 18 bulan sejak diterbitkannya.

Melihat dari perubahan pasal secara substantif antara UU Merek dan Indikasi Geografis dengan UU Cipta Kerja, menurut penulis tidak terdapat indikasi aturan yang merugikan kepentingan masyarakat menyangkut perubahan aturan merek karena perubahannya cenderung pada memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pendaftaran pada merek usahanya.