(031) 8495399 doni.advokat@gmail.com
EnglishIndonesian

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan

Author: Novita Indah Sari

Surat Perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mengikatkan diri dan menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terikat perjanjian. Biasanya dalam membuat perjanjian, para pihak sering kali membubuhkan tanda tangan di atas meterai. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah dalam membuat perjanjian wajib dibubuhkan meterai?

Pada dasarnya meterai bukan merupakan syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga meskipun perjanjian tidak diberi meterai, perjanjian akan tetap dianggap sah asalkan memenuhi keempat syarat di atas. Lalu apa kegunaan meterai dalam perjanjian?

Baca juga: Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai), meterai merupakan label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa meterai merupakan tanda bukti pembayaran pajak atas dokumen atau biasa disebut dengan bea meterai. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Bea Meterai, dijelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan demikian perjanjian yang merupakan dokumen yang menerangkan perbuatan hukum perdata juga akan dikenai bea meterai.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 8 UU Bea Meterai, dokumen yang dibubuhi tanda tangan akan terutang bea meterai saat dokumen tersebut selesai dibuat dan ditutup dengan pembubuhan tanda tangan. Berkaitan dengan perjanjian, maka dalam pembuatan perjanjian, dokumen perjanjian akan terutang bea meterai saat perjanjian tersebut telah selesai dibuat dan ditandatangani. Bea materai akan dianggap terbayar Ketika surat perjanjian tersebut telah dibubuhi meterai. Adapun surat perjanjian yang tidak dibubuhi meterai akan dianggap belum membayar bea meterai.

Baca juga: Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Jiwa Menurut KUH Perdata

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan UU Bea Meterai, terhadap dokumen perjanjian yang belum membayar bea meterai tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dalam pengadilan, kecuali dilunasi terlebih dahulu bea meterainya. Dokumen perjanjian tersebut terlebih dahulu harus dilakukan Pemeteraian Kemudian pada saat akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun untuk dokumen perjanjian yang sudah dibayar bea meterainya, ketika hendak dijadikan bukti di pengadilan, tidak wajib lagi dilakukan Pemeteraian Kemudian. Jadi dapat disimpulkan bahwa meterai wajib ada dalam surat perjanjian jika perjanjian tersebut digunakan sebagai bukti adanya perjanjian atau alat bukti di pengadilan.

Tag: Berita , Artikel , Advokat